Bertempat di Aula Bappeda Selasa, 26 Maret 2024, diselenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan daerah (Musrenbang) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dengan mengusung Tema pembangunan “Pembangunan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi Berbasis Maritim”.

Acara Musrenbang ini dihadiri oleh Pj. Bupati Kepulauan Mentawai, Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Para Asisten dan Staff Ahli, para Camat, Polri, TNI, Kepala Desa, Stakeholder Pembangunan dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat serta Narasumber dari Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional III,  GM. PT. PLN Wilayah Sumatera Barat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dilaksanakan secara Luring maupun Daring.

Acara diawali dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Bappeda (Emillia Tiurma Butar Butar, S.T.,M.Si.), beliau menyampaikan sekitar 832 Usulan prioritas musrenbang kecamatan, yang dikembalikan sebanyak 6 usulan, pengajuan pengusulan (masih di Desa) 61 usulan, verifikasi mitra Bappeda sebanyak 327 usulan, verifikasi kecamatan sebanyak 391 usulan, 47 usulan sudah masuk pada tahapan verifikasi OPD. Sedangkan untuk usulan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD telah terinput sebanyak 293 pokok-pokok pikiran, saat ini dalam tahapan verifikasi mitra bappeda sebanyak 293 usulan. Pelaksanaan Forum OPD yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 dan 22 Maret 2024 telah membahas 3 program prioritas antara lain Pembangunan Ekonomi (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata), pengentasan kemiskinan ekstrem dan Eliminasi stunting dan telah merangkum program integrasi sebanyak 33 program. Untuk program pembangunan yang dientri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPDRI) menjadi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 tercatat sebanyak 109 program, 204 kegiatan dan 530 sub kegiatan.

Selanjutnya kata sambutan dari Ketua DPRD Kepulauan Mentawai (Yosep, A.Md) menyampaikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada Pj. Bupati Kepulauan Mentawai atas kinerjanya selama ini dan juga hubungan baik yang telah terbentuk dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Beliau juga mengajak semua pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bergandeng tangan membangun komitmen untuk keberhasilan program-program Kabupaten Kpeulauan Mentawai di Tahun 2025.

Dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2025 Pj. Bupati (Fernando Jongguran Simanjuntak) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, ambil bagian dan proaktif sehingga penyusunan perencanaan itu benar-benar dari bawah (bottom up) dan ada rasa memiliki sehingga pada saat perumusan perencanaan hingga pelaksanaannya menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Kita menyadari bahwa ada barrier atau kendala dalam ruang fiskal daerah, kita tidak dapat membangun seluruh wilayah/daerah sehingga harus ada skala prioritas atau super prioritas yang harus ditangani. Tentu ini menjadi poin penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, sehingga apa yang dirumuskan adalah program pembangunan yang benar-benar prioritas, strategis dan menjawab permasalahan masyarakat.

Paparan Kepala Bappeda Kepulauan Mentawai Sahad Pardamaian, S.T juga menyampaikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 melalui isu-isu strategis yaitu Pembangunan Manusia yang Holistik, Hilirisasi Komoditi Sektor Primer, Pengembangan Pariwisata Mentawai, Aksesibilitas dan Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Untuk prioritas Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 berfokus pada potensi sumber daya alam kita yaitu pada 5 sektor pembangunan ekonomi seperti pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Pembangunan sumber daya ekonomi pada komoditas unggulan daerah yang dikelola dengan optimal melalui inovasi dan penguatan sumberdaya manusia akan mampu mengarahkan, menggerakkan, mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya paparan dari Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang pada kesempatan ini di wakilkan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Yudha Prima, S.STP, M.Si) memaparkan isu strategis Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu terdapatnya ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah, layanan infrastruktur dasar masih terbatas dan belum menyeluruh, daya saing, nilai tambah, dan produktivitas UMKM dan kegiatan pariwisata relatif rendah, daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan perkebunan relatif rendah.

Paparan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Staf Pemograman (Afriadi, S.T) melalui zoom memaparkan Kebijakan dan Program Prioritas Pusat Serta Peluang Pendanaan/Usulan APBN Terkait Bidang Cipta Karya Tahun 2025 dengan lingkup kegiatan PKE bidang PKP meliputi kegiatan Peningkatan Jalan (583,4  M), Pembangunan Jalan (592,5M), Pelantar Kayu 2,3M’ (1,5 M’), Pelantar  Kayu 0,6 M (32 M’), Pembangunan Drainase batu kali (287,85M),  Perbaikan Drainase batu kali (satu sisi+lantai) (36,4M), Pembangunan  Drainase Beton Bertulang (98,3 M), Pembangunan Jembatan beton  bentang 6 M’(1 Unit).

Paparan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat yang disampaikan oleh Jabfung Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Yamesri, S.T.,M.Eng.Sc) memaparkan kegiatan tahun 2024 yaitu penggantian jembatan Sagitsi panjang 101,8 M dengan anggaran Rp4.463.517.000, penanganan jalan dan jembatan Tuapejat-Rokot-Sioban (Simp. Lopon) 21,73 Km dengan anggaran Rp65.798.100.960, dan penanganan jalan dan jembatan Sioban (Simp. Lopon)-Katiet 15,61 Km dengan anggaran 68.798.304.200.

Paparan PT. PLN (PERSERO) UID Sumatera Barat yang disampaikan oleh MUP3 (Wilsriza Wilmar, S.T.,QRMP) memaparkan Rencana Program Dedieselisasidi Kepulauan Mentawai diantaranya yaitu: PLTS akan digunakan sebagai pengganti fungsi PLTD saat kondisi normal (Cuaca cerah), PLTS di desain dengan skenario hybrid dan off grid dengan menggunakan energy storage, sehingga dapat menjadi back up saat kondisi cuaca intermiten (hujan selama sehari), Pada skenario off grid fungsi PLTD akan diaktifkan saat kondisi cuaca tidak normal, sedangkan skenario hybrid PLTD akan beroperasi pada malam hari, PLTD Saumanganyak (>20 tahun) namun sudah grid ke PLTD Sikakap per Oktober 2020, sehingga yang dikonversi menjadi pembangkit EBT (PLTS) adalah PLTD Sikakap.

Dalam acara Musrenbang ini dibuka juga sesi diskusi yang di moderatori oleh Asisten Administrasi Umum (Ruslianus, S.Pd.,M.Sc) Beliau menuturkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sampai menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, mengenai Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal tersebut telah mengamanatkan suatu proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kepada Pemerintah Daerah. Sehingga dalam Proses penyelenggaraan Musrenbang itu harus bersifat partisipatif, akuntabel, transparan lebih menekankan pentingnya mendorong keterlibatan seluruh stakeholders termasuk kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Selanjutnya kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai ditutup dengan tausiyah Agama oleh Ustadz M. Mujamma’ul Khair, M.A dan penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 serta diakhir acara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan mentawai melalui Bappeda mengadakan Berbuka Puasa Bersama.