Bertempat di Aula Bappeda (Kamis, 7 Desember 2023) dilaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045. Hadir pada acara tersebut antara lain Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, dan Para Kepala OPD, Tim penyusun RPJPD 2025-2045, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ketua Forum Anak,  LSM/NGO dan sebagai narasumber Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat atau yang mewakili Bpk. Yudha Prima, S.STP., M.Si,Kepala Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai Bpk. Sahad Pardamaian, S.T, Bpk. Prof. Elfindri, S.E., M.A, Bpk. Prof. Erwin, M,Si, Bpk. Dr. Yudas Sabaggalet, S.E., M.M, Pdt. Panulis Saguntung, M.Si.

Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD yang dibuka oleh Bupati Kepulauan Mentawai Bapak Fernando Jongguran Simanjuntak dalam arahan dan penekanannya mengatakan bahwa sebagai induk dari dokumen perencanaan daerah, penyusunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 harus mengikuti perkembangan sosial ekonomi yang terjadi sekarang ini dan proyeksi potensi dimasa yang akan datang. Selain itu juga harus menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045 dengan Visi Negara Nusantara Berdaulat Maju dan Berkelanjutan, visi ini harus diselaraskan dengan visi Kab. Kepulauan Mentawai dalam jangka panjang dengan memperhatikan potensi sumber daya dan kearifan lokal yang ada. Penyusunan dokumen ini harus dengan seksama dan membumi artinya menggambarkan kondisi dan potensi yang benar-benar akan dicapai dalam kurun waktu 20 tahun mendatang sebab dokumen RPJPD ini akan menjadi pedoman pada penyusunan dokumen perencanaan menengah (lima tahunan) dan dokumen perencanaan daerah lainnya.

Kepala Bappeda Sahad Pardamaian S.T dalam paparannya menyampaikan beberapa capaian pembangunan selama kurun waktu 2005-2022 sebagai dasar perumusan isu strategis RPJPD. Pertumbuhan ekonomi dari 3,38% tahun 2005 naik menjadi 4,95% tahun 2022, begitu juga dengan tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 19,26% tahun 2005 turun menjadi 13,97% tahun 2022. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 6,33% tahun 2005 turun menjadi 1,39% tahu 2022. Beberapa fokus pembangunan yang menjadi perhatian 20 tahun mendatang antara lain pembangunan ekonomi berkelanjutan, penguatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan produktivitas daerah, penguatan daya saing SDM dan Berkelanjutan, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam paparan narasumber berdasarkan keahlian masing-masing mengedepankan betapa pentingnya pembangunan manusia, perlindungan hutan atau alam yang lestari, transformasi ekonomi, tata kelola pemerintahan yang terbuka/transparan, efektif dan efisien seperti halnya Prof. Elfindri, S.E., M.A menyatakan pentingnya kualitas pembangunan yaitu pada manusianya. Pada penyusunan RPJPD perlu didorong penguatan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, pembangunan SDM  lalu pada pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya/potensi komoditas wilayah tersebut dengan sentuhan industri sehingga memberikan nilai tambah (value added). Begitu juga dengan pemaparan Dr. Yudas Sabaggalet, S.E., M.M dan Pdt Panulis Saguntung, S.Th., M.Si perlunya kekuatan masyarakat dalam kelompok keluarga, kelompok sosial (UMA) yang menjadi modal sosial dan budaya di Kepulauan Mentawai, pentingnya menjaga alam sebagai bagian keberlanjutan kehidupan. Prof. Erwin, M.Si dalam paparannya juga menekankan Pembangunan untuk Pemenuhan Kebutuhan hidup Manusia dengan memperhatikan nilai dan norma dalam masyarakat serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Yudha Prima, S.STP., M.Si Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembagnunan menyampaikan beberapa indikator makro dan posisi perkembangan pembangunan Kepulauan Mentawai di Propinsi Sumatera Barat. Begitu juga beberapa poin kritikal pada saat merencanakan pembangunan juga harus memperhatikan proyeksi pendapatan sehingga perlu adanya inovasi pembiayaan dan pendekatan-pendekatan tertentu dalam penyusunan perencanaan.

Dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh Jhon Frenky, S.Pd., M.Ec.Dev sebagai Kepala Bidang Analisa Data Pembangunan Perencanaan Program Pengendalian Evaluasi Pelaporan Penelitian dan Pengembangan-Bappeda telah menghimpun beberapa saran dan masukan yang berasal dari hasil diskusi dari para peserta konsultasi publik yaitu Bapak Sandang Paruhum Simanjuntak, Kepala Desa Sipora Jaya (Lutfianto), Afi Tasilipet dari Aman Mentawai, Pdt. Famahate Zalukhu yang menekankan pada perlunya mitigasi kebencanaan, perlindungan perempuan dan anak, stunting, pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengembangan identitas budaya Mentawai, revisi RTRW, diakhir kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara untuk menyepakati isu strategis sebagai saran masukan dari pada penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045.